Oleh: Taufiq Ahmad Romdoni
Essay ini dibuat sebagai syarat pendaftaran Sail Karimata 2016
Anugerah alam yang telah diberikan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa
kepada kita, telah menjadikan kita sebagai negara yang kaya. Luas negara ini
didominasi oleh luas lautan yang mencapai dua per tiga dari luas seluruh
Indonesia. Kekayaan alam laut memberikan kita sumber kehidupan yang sangat
kaya. Keanekaragamana biota, memberikan peluang untuk mengembangkan pangan,
energi, farmasi, industri, pengetahuan, dan lain-lain. Untuk potensi laut saja,
terdapat nilai potensi sebesar 171 miliar USD per tahun, yang diperoleh dari
perikanan, pemanfaatan pesisir,
bioteknologi, pariwisata bahari, minyak bumi, dan transportasi laut. Tidak
hanya itu, pertumbuhan populasi manusia yang semakin meningkat setiap tahun
akan membutuhkan pangan yang bersumber selain dari daratan. Bagaimana tidak?
Ekspansi wilayah akibat pertumbuhan populasi manusia mengharuskan tergusurnya
lahan pangan. Hal ini akan mengakibatkan sebuah sumber pangan alternatif, yaitu
perikanan.
Namun sungguh sangat disayangkan, kekayaan bahari dan potensi
perikanan yang dimiliki Indonesia belum mampu dimanfaatkan secara baik. Kondisi
yang berbalik 180 derajat tergambar antara kekayaan alam bahari dan potensi
perikanan dengan kondisi masyarakat dengan presentase masyarakat miskin di
Indonesia sebesar 25,14% adalah nelayan. Potensi bahari kita hilang sebesar Rp
300 triliun per tahun. Sekitar 14,7 juta jiwa pelaku perikanan, mulai dari
sektor perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, dan pemasaran di Indonesia
bekerja tanpa kebijakan politik perlindungan dan pemberdayaan setingkat
undang-undang. Dibutuhkan sebuah pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan
yang baik yang mampu mengoptimalkan potensi kita.
Provinsi Jawa Barat terdiri atas 27 Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota
diantaranya memiliki wilayah laut, yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang,
Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten
Pangandaran. Provinsi Jawa Barat memiliki panjang garis pantai sepanjang 848,63
Km. Jumlah nelayan di Jawa Barat yaitu sekitar 100 ribu dengan komposisi
nelayan di pantai utara 71,86% dan pantai selatan 28,14%. Nelayan miskin di
Jawa barat berjumlah sekitar 90 ribu jiwa.
Nelayan merupakan aktor yang lemah pada dunia politik. Nelayan
tidak memiliki kekuatan secara kekuasaan, finansial dan juga hukum. Ketika
industri berhasil menguasai daerah pesisir, maka nelayan tidak sanggup melawan
kegiatan industri yang telah mencemari perairan di daerah nelayan mencari ikan.
Sampai saat ini nelayan masih dijadikan objek mobilisasi massa oleh partai
politik. Berbeda dengan nelayan di Jepang, yang secara politik diperhitungkan
pada setiap kebijakan pembangunan.
Kasus impor ikan yang pernah melanda Kabupaten Indramayu pada tahun
2012 membuat para Nelayan menjadi terpukul. Ikan-ikan impor tersebut berasal
dari Tiongkok Saat itu produksi ikan lokal sedang melimpah, sehingga dengan
adanya ikan-ikan impor membuat harga ikan nelayan lokal menjadi jatuh.
Pemerintah seakan-akan tidak melindungi nelayan yang masih lemah.
Perlu ada desentralisasi pengelolaan sumberdaya kelautan. Khususnya
bagi perikanan pesisir (coastal fisheries) yang harus memberdayakan
institusi lokal, baik kelompok nelayan, komunitas adat, maupun desa. Nelayan Masyarakat
nelayan memiliki sistem nilai dan norma (normative), sistem aturan (regulative),
dan sistem pengetahuan lokal (cognitive), yang dapat dijadikan sebuah
sistem dalam mengelola sumberdaya setempat berdasarkan kearifan lokal.
Dengan berlakunya UU No.32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah,
memberikan kesempatan yang luas kepada institusi lokal untuk mengembangkan
potensi perikanan dan kelautan setempat khususnya adalah nelayan. Undang-Undang
No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah juga turut memberikan kewenanangan
bagi Pemerintah Provinsi untuk menglola pemanfaatan sumberdaya pesisir. Sistem
nilai dan norma (normative), sistem aturan (regulative), dan
sistem pengetahuan lokal (cognitive) yang dimiliki oleh nelayan perlu
dimunculkan dalam sistem pengelolaan sumberdaya pesisir. Nelayan sebagai objek
dalam pembangunan tidak memiliki kesetaraan dengan unsur pemerintah dan swasta.
Sehingga konsep seperti community based co-management perlu dimunculkan
yaitu konsep manajemen yang lebih mengandalkan peran nelayan.
Permasalahan di Jawa Barat lainnya yaitu tidak meratanya jumlah
penangkapan ikan antara pantai utara dengan pantai selatan. Dapat dikatakan
bahwa perairan di utara jawa barat telah over fishing, sedangkan
perairan di selatan Jawa Barat masih under
fishing. Ada beberapa perbedaan karakter antara pantai utara dengan pantai
selatan. Pantai selatan memiliki budaya one day fishing dan beroperasi
di bawah 4 mil. Sedangkan nelayan pantai utara dapat beroperasi sampai dengan
diatas 12 mil selama tiga bulan. Karakter yang lainnya yaitu nelayan di pantai
selatan masih menggunakan alat kapal yang berukuran kecil, belum secanggih
nelayan pantai utara.
Untuk memajukan potensi perikanan dan kelautan kita, perlu mengubah
paradigma pembangunan. Pembangunan yang pada awalnya adalah land based
development, harus diubah menjadi ocean based development.
Hal ini membuat seluruh kebijakan publik, sumberdaya finansial, infrastruktur
secara terintegrasi akan diarahkan untuk menunjang kelautan. Dengan merubah
paradigma ini, maka pelabuhan, armada transportasi laut akan lebih maju dan
efisien.
Diberlakukannya ocean based development akan mengatasi
permasalahan kesenjangan antara nelayan di pantai utara dan di pantai selatan.
Perlu dibangun pelabuhan-pelabuhan baru khususnya di daerah pantai selatan.
Kemudian pelabuhan-pelabuhan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang telah ada
perlu dioptimalkan. Peran serta pemerintah sangat diperlukan khususnya dalam
permodalan bagi para nelayan yang sulit mendapatkan akses permodalan.
Kita berharap dengan kekayaan alam yang kita miliki semoga dapat
kita manfaatkan dengan baik. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Jawa Barat harus
mampu dimanfaatkan oleh seluruh pihak. Harapannya masyarakat Jawa Barat sendiri
yang mampu mengoptimalkan kekayaan alamnya sendiri, bukan orang asing. Semoga
apa yang pernah digagas oleh Presiden Soekarno, Cakrawati Samudera, yaitu bangsa
yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan akan terwujud
kembali.
